NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

YANG MENDAFTAR SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR,

BUPATI ATAU WALIKOTA, DPR, DPD DAN DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

HARIS AFDILAH

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui netralitas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan umum pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian Undang – Undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginvertarisir peraturan perundang – undangan yang mengatur netralitas, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, mengenai implikasi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU – XII/2014 tentang Pengujian Pasal 119 dan 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 yang bertentangan dengan asas netralitas ASN yang dapat menimbulkan tindakan pelanggaran netralitas. Kedua, sarana dalam penyelesaian pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN telah diatur secara jelas dalam peraturan mengenai pelanggaran tersebut. Pada peraturan tersebut memberikan ancaman dan hukuman secara tegas dan efek jera terhadap ASN yang tidak mentaati konsep netralitas yang ditanamkan dalam diri ASN di Indonesia.

Kata Kunci: Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum, Mahkamah Konsititusi