Kata kunci: pemeriksaan tambahan, pengacara, Sistem Peradilan Pidana

Ketentuan mengenai pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara yang 
diajukan oleh penyidik ??kepada Jaksa Penuntut Umum tidak diatur dalam KUHAP kita, 
istilah pemeriksaan tambahan muncul dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 
tentang Jaksa Penuntut Umum Republik Indonesia, yaitu dalam pasal 27 ayat (1). ) 
Sub. Namun Ketentuan ini hanya masalah pemberian kewenangan kepada Jaksa
 Penuntut Umum sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk dapat melakukan pemeriksaan 
tambahan. Ketentuan mengenai pemeriksaan tambahan ini menjadi semakin tidak jelas 
jika kita memeriksa kondisi untuk pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa 
sebagai jaksa penuntut umum, terutama persyaratan mengenai pemeriksaan tambahan
 dapat dilakukan hanya pada kasus-kasus yang sulit untuk dibuktikan dan / atau dapat
 meresahkan publik dan / atau yang dapat membahayakan keselamatan negara sementara
 kriteria mengenai hal itu tidak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang ada.