DIGITAL LIBRARY



JUDUL:TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN SECARA LANGSUNG YANG PERKARANYA DALAM STATUS GUGATAN PADA PENGADILAN
PENGARANG:FRENDY MEIYASDORO PERANGINANGIN
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2020-06-29


PERANGINANGIN, FRENDY MEIYASDORO. 2020 “Tinjauan Yuridis terhadap
Peraturan Kapolri NO. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
yang Dilakukan Secara Langsung yang Perkaranya dalam Status Gugatan pada
Pengadilan”. Tesis Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pembimbing Utama : Dr. Mulyani Zulaeha,
S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Suprapto, S.H., M.H. 107 Halaman
ABSTRAK
Kata Kunci : Eksekusi, Fidusia, Pengadilan
Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisa konsekuensi yuridis terhadap terbitnya
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Terhadap Pengamana Eksekusi Jaminan Fidusia
terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara langsung serta menganalisa
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh
pihak kepolisian terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia yang perkaranya dalam status
gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri setempat. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu jenis penelitian yang melakukan analisa
dan juga mengonstruksikan norma-norma hukum. Hasil penelitian adalah Ketentuan adanya
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia adalah
bertujuan bertujuan agar dapat terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggugjawabkan serta terlindungnya keselamatan
dan kemananan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dan/atau masyarakat dari
perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan dan putusan
Mahkamah Konstitusi ini tentu Perkap Kapolri juga harus selayaknya melakukan hal
demikian jadi dengan kondisi dimana proses pengamana eksekusi tidak dapat dilakukan
apabila proses atau terjadi gugatan di Pengadilan Perdata karena untuk dapat menilai kondisi
kepastian hukum terhadap para pihak dalam sengketa obyek jaminan fidusia tersebut.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI