Penerapan asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran  tanah  memegang peranan yang sangat penting, karena untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan sanggahan terhadap suatu  bidang tanah yang didaftarkan sebelum diterbitkannya sertipikat apabila merasa keberatan,  untuk memudahkan kepada semua pihak yang berkepentingan yang menyangkut terhadap suatu bidang tanah, untuk mendapatkan informasi dan supaya dapat menghindari terjadi sengketa  tanah. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktek di masyarakat, seringkali timbul permasalahan hukum terkait Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tidak memenuhi asas publisitas yaitu tidak melakukan prosedur pengumuman saat akan diterbitkannya sertipikat. Akibatnya, seringkali terjadi pembatalan sertipikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akibat cacat prosedur yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Terdapat beberapa kasus pembatalan sertipikat akibat tidak tidak memenuhi asas publisitas yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah dianalisis, ternyata diketahui bahwa perbuatan atau tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya melanggar prosedur dalam melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis tanah, belum lazim diajukan ke pengadilan negeri baik pidana maupun perdata. Selama ini tindakan pejabat yang melanggar tersebut lazimnya hanya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal Kepala Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang tidak memenuhi asas publisitas dapat dikenakan 3 (tiga) tanggung jawab hukum sekaligus, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab pidana.