PENGATURAN PENCEGAHAN PENGUNJUK RASA YANG 

BERPOTENSI ANARKIS OLEH KEPOLISIAN 

DALAM PERSPEKTIF SISTEM 

PERADILAN PIDANA

Maria Goreti Carelia Diaz 

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu mengetahui kewenangan aparat kepolisian dalam mencegah unjuk rasa yang berpotensi anarkis serta prosedur kepolisian dalam menangani pengunjuk rasa yang berujung anarkis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan dan menginvetaris peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum serta bahan hukum yang diperlukan untuk dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, menurut Undang-Undang No 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” belum diatur mengenai masalah pencegahan unjuk rasa yang berpotensi anarkis, sehingga terjadi kekosongan hukum, namun pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan tindak pidana dalam aksi unjuk rasa dengan menggunakan sikap rendah hati mau merangkul dan memberikan himbauan dalam bentuk sosialisasi sebelum unjuk rasa dilaksanakan demi mencegahnya unjuk rasa yang berujung anarkis. Kedua, sebagai hasil dari akibat kekosongan hukum tersebut maka prosedur polisi dalammenangani unjuk rasa yang berpotensi anarkis banyak menggunakan deskresi, karena tidak adanya aturan atau kekosongan hukum.

Kata kunci: aparat kepolisian, unjuk rasa, kewenangan, anarkis, peradilan pidana..