Kebijakan inpassing dalam jabatan fungsional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassingmerupakan salah satu instrumen dari berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan subjek penelitian adalah pelaksana kebijakan dan PNS yang menerima dampak dari kebijakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan inpassing jabatan fungsional telah berjalan meski tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dan secara struktur organisasi inpassingmemberikandampak yang positifmeskipuninpassingbukansebagaibagiandarirencanapeningkatanprofesionalitasutamapembangunansumberdayamanusia di Kabupaten Barito Selatan.Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing diantaranya adalah waktu pelaksanaan inpassing yang diperpanjang, inpassing lebih efisien daripada melakukan perekrutan CPNS baru dan upaya meningkatkan kualitas SDM lebih optimal.Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah sosialisasi yang relatif minim sehingga menyebabkan kebijakan inpassing tidak tergeneralisasikan kepada ASN secara luas, membutuhkan waktu yang relatif lama dengan persyaratan yang tidak mudah dan pemahaman terhadap Jabatan Fungsional yang minim menjadi penghambat seorang ASN untuk mengikuti proses inpassing ini.