Tujuan dari penelitian tugas akhir skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan pemerintah terhadap pelaksanaan pertanggung jawaban PT PLN terhadap kejadian pemadaman listrik

Menurut hasil penelitian tugas akhir skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2019 yang mengatur tentang pemberian kompensasi terhadap masyarakat yang merasa dirugikan karena kejadian pemadaman listrik tidak sepenuhnya melindungi hak hak dari masyarakat dan justru menguntungkan bagi penyedia listrik atau PT. PLN, karena dalam KUHPER pasal 1365 menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang memang adil untuk kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, tanpa aturan yang memadai sulit rasanya untuk pihak penyedia listrik menjalankan tugasnya dengan optimal dan professional. Agar masyarakat tidak merasakan kerugian akibat kejadian pemadaman listrik tersebut dan menjalankan roda perekonomian bagi Negara Indonesia karena listrik merupakan alat penggerak ekonomi di Negara Indonesia, Kedua mengenai Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2019 yang hanya mewajibkan PT PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat hal ini justru semakin membuat perusahaan BUMN tersebut kacau, yang bisa menyebabkan kerugian sangat besar karena bisa dibilang pemerintah lepas tangan atas kejadian pemadaman listrik khususnya kasus pemadaman listrik massal, hendaknya beban tersebut tidak hanya dipundak PT PLN saja melainkan pihak pihak yang terkait atau Kementerian yang menaungi perusahaan tersebut pun harus bertanggung jawab juga atas kekacauan yang ada di dalam perusahaan plat merah tersebut.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban PT. PLN