DIGITAL LIBRARY



JUDUL:KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA 2017 DI KECAMATAN ALALAK KABUPATEN BARITO KUALA
PENGARANG:Muhammad Farisan Kasyfi
PENERBIT:FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TANGGAL:2018-02-02


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja KPUD terhadap
partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala. Indikator kinerja yang diteliti mencakup sub indikator
masukan, proses dan hasil.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lokasi di
Kecamatan Alalak. Subjek penelitian komisioner KPUD Kabupaten Barito Kuala
dan pengurus PPK Kecamatan Alalak. Data lapangan digali melalui teknik
observasi, wawancara dan dokumenter.
Hasil penelitian menunjukkan, kinerja KPUD Kabupaten Barito Kuala
terhadap partisipasi pemilih dalam pilkada di Kecamatan Alalak kurang baik, hal
ini apat dilihat dari: Indikator SDM cukup di tingkat KPUD dan PPK, namun
kurang di tingkat PPS, KPPS dan PPDP, dan dukungan dana juga kurang untuk
PPK, PPS dan PPDP. Indikator proses berupa usaha/langkah KPUD untuk
meningkatkan partisipasi pemilih dalam sosialisasi dan pendidikan politik sudah
baik, namun mengandung kekurangan di segi pemutakhiran data pemilih.
Indikator hasil berupa tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada belum optimal,
dari 38.487 orang masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan sah suaranya,
hanya berjumlah 24.197 orang atau 59,99% suara dan sisanya 14.290 orang
(40,01%) tidak menggunakan hak pilih dan tidak sah suaranya. Indikator dampak,
pelaksanaan pilkada mengandung beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pilkada
dan terjadi ketidaksesuaian prosedur dalam proses penghitungan dan rekapitulasi
suara.
Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja KPUD Kabupaten Batola,
disarankan hendaknya mempersiapkan secara baik ke depannya mengenai
pemutakhiran data pemilih, dengan melakukan kerjasama bersama disdukcapil
dalam hal data penduduk untuk data pemilih di setiap kecamatan. Pemerintah
pusat dan daerah hendaknya menambah/memperbesar anggaran untuk petugas
penyelenggara pilkada, terutama petugas yang ada di bawah KPUD seperti PPK
dan PPS minimal sesuai dengan standar UMR (+- Rp 2 juta) per bulan, sedangkan
PPDP dan KPPS minimal Rp 1 juta untuk satu paket pekerjaannya. Masyarakat
hendaknya aktif memilih dalam pilkada dengan menggunakan hak pilih secara
benar, meningggalkan sikap apatis, dan berusaha mengikat kontrak secara tertulis
dengan para calon kepala daerah.


Kata kunci: Kinerja KPUD, partisipasi masyarakat, pilkada.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI