INSTRUMEN HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DARI KEGIATAN PENGOLAHAN KAIN SASIRANGAN

DI KOTA BANJARMASIN

Sri Aulia Ulfah

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui pengaturan hukum pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan kain sasirangan di Kota Banjarmasin dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh lembaga berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan kain sasirangan di Kota Banjarmasin.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, instrumen hukum pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan pengolahan kain sasirangan di Kota Banjarmasin masih belum ada. Sehingga, terdapat kekosongan  hukum yang menyebabkan  industri kain sasirangan di Kota Banjarmasin belum memiliki kewajiban menjaga lingkungan dalam menjalankan usahanya karena instrumen yang dapat mengendalikan dan mencegah suatu kegiatan atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan adalah izin.  Kedua, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang berwenang yaitu dengan menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Selain itu, sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaanya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin memberikan sosialisasi tentang alat pengolah limbah yang dapat dijadikan alat sementara karena belum ditemukan alat atau teknologi pengolah limbah yang cocok dengan industri kain sasirangan.

Kata Kunci: Instrumen Hukum, Pengendalian Dampak Lingkungan, Pengolahan Kain Sasirangan.