DIGITAL LIBRARY



JUDUL:UNSUR KEPEMILKAN TERHADAP BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU YANG RANJAU “DEAD DROP” (STUDI PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
PENGARANG:ADITYA HADMANTO
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2020-09-25


HADMANTO, ADITYA. 2020. “Unsur Kepemilkan Terhadap Barang Bukti
Narkotika Jenis Sabu Yang Ranjau “Dead Drop” (Studi Pasal 112
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”.
Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas
Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rahmida Erliyani,
S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang Shophan
Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 104 Halaman.
ABSTRAK
Kata Kunci : Kepemilikan, Barang Bukti, Narkotika
Tujuan penelitian tesis yang berjudul Unsur Kepemilkan Terhadap Barang Bukti
Narkotika Jenis Sabu yang Ranjau “Dead Drop” (Studi Pasal 112 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah untuk mengkaji
pengaturan hukum unsur kepemilikan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang
dilakukan dengan transaksi deaddrop dan untuk menganalisis kualifikasi barang
bukti narkotika jenis sabu yang dilakukan transaksi secara deaddrop. Sedangkan
metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang
menggunakan sumber-sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan
kemudian dilengkapi dengan teori–teori hukum dan pendapat-pendapat
para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan
dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji bahan
hukum primer tersebut. Penerapan delik tindak pidana narkotika berdasarkan
Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dikaitkan modus baru dalam bertransaksi
barang narkotika berupa dead drop.
Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah berbagai modus kejahatan dalam
pengedaran narkotika telah dijalankan oleh para pengedar selain untuk
menghindar dari kejaran penegak hukum juga untuk menjaga keamanan dalam
bertransaksi. Salah satu cara yang dilakukan dengan cara bertransaksi melalui
deaddrop. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan unsur kepemilikan berdasarkan
ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 dan dalam proses penyelesaian kasus
tindak pidana narkoba diperlukan alat bukti untuk memperkuat dugaan bahwa
seorang positif menggunakan narkoba. Namun pada kenyatanya pemenuhan alat
bukti dalam tindak pidana narkoba juga sering mengalami banyak kendala.
Permasalahan yang sering terjadi antara lain, penangkapan pelaku tindak pidana
narkoba tersebut sering dilakukan dengan cara- cara khusus, yang ketika
dilakukan penangkapan, maka beberapa alat buktinya tidak memenuhi persyaratan
minimal sebagai alat bukti.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI