Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan yang mengatur tentang Penyimpanan Protokol Notaris Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya ada di dalam Pasal 16 ayat 1 angka b yaitu “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”  Tidak ada aturan yang jelas bagaimana cara menyimpan protokol notaris tetapi pasal tersebut hanya menjelaskan kewajiban menyimpan protokol notaris, sehingga terjadi kekaburan hukum.

            Tujuan penelitian ini adalah menganalisa bentuk pengalihan penyimpanan protokol secara elektronik notaris ke dalam peraturan Indonesia dan menganalisa rekonstruksi pengaturan penyimpanan protokol notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). bentuk pengalihan protokol notaris dengan cara alih media yaitu melakukan scanning terhadap protokol notaris dan memasukkannya dalam database server. Rekonstruksi pengaturan dengan menghapus bagian Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mempertegas peraturan mengenai cyber notary dan menyebutkan tata cara penyimpanan protokol notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta menuliskan secara tegas bahwa protokol notaris merupakan bagian dari arsip Vital pada Undang-Undang Kearsipan. Opsi Kedua adalah menghapus Pasal 5 ayat (4) huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu membuat Undang-Undang Kearsipan Protokol Notaris. Sehingga dengan adanya rekontruksi ini penyimpanan protokol notaris secara elektronik dapat diterapkan dengan baik.