Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Problematika Tindak Pidana Korupsi masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang masuk kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang membuat keberadaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis membingungkan apabila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini bahwa: Pertama, yang dimasukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya sebagian aturan tentang tindak pidana korupsi, sedangkan aturan tindak pidana korupsi sendiri ada 30 (tigapuluh) jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Kedua, maka akan menghilangkan marwah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis itu sendiri, karena sifatnya berubah menjadi tindak pidana umum. Yang diluar dari tindak pidana umum adalah tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana khusus tetap diberlakukannya Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.