PERCERAIAN SIPIL PASANGAN AGAMA KATOLIK DARI PERSPEKTIF HUKUM KANONIK DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN NASIONAL

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bentuk dan jalan kehidupan yang paling lazim bagi kebanyakan orang, juga bagi umat Katolik. Perkawinan diatur oleh undang-undang perkawinan negara maupun hukum kanonik khusus bagi perkawinan umat Katolik, dan secara tak langsung juga menyangkut orang non Katolik yang menikah dengan orang Katolik. Namun dalam kehidupan perkawinan banyak faktor yang bisa menjadi penyebab teijadinya keretakan sebuah keluarga, seringkali teijalin dengan faktor lain dalam interaksi timbal balik, sehingga masalahnya menjadi rumit. Semua itu melalui proses yang panjang dan rumit, sehingga tak bisa dipungkiri bila ditelusuri banyak sekali umat Katolik yang dikarenakan terbentur aturan tak boleh bercerai, memutuskan untuk murtad dari Katolik hanya untuk bisa menikah lagi. Dari sini juga bisa dilihat adanya pertentangan-pertentangan tentang aturan yang berhubungan dengan perceraian. Di satu sisi perkawinan dalam Katolik mutlak tak terceraikan tapi ada juga peraturan dalam Kitab Hukum Kanonik yang membolehkannya, ada juga kebijaksanaan bahwa orang yang bercerai perlu didampingi baik oleh Gereja maupun oleh sesama umat. Dari persoalan inilah dirumuskan beberapa persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain tentang bagaimana konsep perceraian sipil dan akibat hukum dalam perkawinan menurut perspektif  aturan  Hukum Kanonik dan Hukum Perkawinan Nasional.

Penelitian ini menetapkan penelitian hukum normatif. Penelitian di lakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang terhadap kekosongan hukum, dari bahan hukum primer, untuk membahas perceraian dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Mengenai peraturan yang terdapat dalam kitab Hukum Kanonik tentang perceraian dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Gereja, Perceraian, Hukum Perkawinan dan Hukum Kanonik.