MARUADI. 2020 “Implikasi Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak 2020 Pada Masa Pandemik Covid 19”. Tesis Program Pascasarjana
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Hadin
Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Erlina
Yusran, S.H., M.H. 104 Halaman
ABSTRAK
Kata Kunci : Penyelenggaraan, Kepala Daerah, Pandemik
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum
penyelenggaraan pilkada serentak 2020 pada saat dalam keadaan darurat
kesehatan dan untuk menganalisis status hukum pembatasan yang diatur KPU
terhadap hak politik warga negara dalam Pilkada pada masa pandemik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang
mengkaji hukum tertulis dari aspek teori hukum karena menyangkut soal asas
hukum yang melandasi norma hukum.
Hasil penelitian pertama adalah Penyelenggaraan pilkada serentak 2020
dalam kondisi darurat kesehatan dengan penetapan Presiden tentang Darurat
kesehatan mempunyai implikasi hukum, karena dalam keadaan darurat,
Presiden memiliki kewenangan yang luas termasuk seperti mengeluarkan
Perpu tentang penundaan pilkada. Kedua Penyelenggaraan pilkada serentak
2020 pada masa pandemik membawa dua kondisi yang saling bertolak
belakang, yaitu satu sisi pilkada menghendaki partisipasi publik bahkan dalam
tahapan pilkada ada yang dilakukan face to face pada sisi lain dalam masa
pandemik menghendaki menjaga jarak untuk menghentikan penyebarannya.
Oleh karena itu hak politik warga pemilih dikurangi dan PKPU No. 5 Tahun
2020 yang mengatur pembatasan partisipasi warga dalam Pilkada menjadi
mengurangi hak politik warga.