Tujuan dari penelitian hukum ini adalah 1. Untuk mengkaji status Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, 2. Untuk mengkaji fungsi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 dalam rangka peningkatan kualitas Notaris di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dan tipe penelitian yang digunakan adalah hukum “Doctrinal Research”, yang mana telah terjadi kekaburan hukum  artinya akan dijelaskan kedudukan peraturan nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur kategori hukum dalam Permenkumham yang dilihat pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa dengan Putusan MA NOMOR 50P/HUM/2018, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  tidak mengikat lagi  sehingga  tidak dapat dilaksanakan  akan tetapi Kementerian Hukum dan HAM masih menggunakan dalam mekanisme pengangkatan notaris dengan alasan menghindari kekosongan hukum. Titik persoalannya memang berada pada  kualitas profesi notaris yang merupakan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM, namun sayangnya keluarnya Permenkumham No  19 TAHUN 2019 seperti tidak terkait dengan Putusan MA NOMOR 50P/HUM/2018. Peningkatan kualitas notaris terjadi perbedaan pendapat antara perguruan tinggi dengan pemerintah dan praktisi notaris terkait dengan soal pendidikan kenotariatan.