TINDAKPIDANAKORUPSIANGGOTA DPRDKABUPATENBENGKALIS PROVINSIRIAU TERKAIT DANA HIBAH (STUDIPUTUSANNOMOR4/PID.SUS-TPK/2017/PNPBR)

NabillaKhairo

ABSTRAK

Tujuan dari penulisaniniadalah untuk mengetahuidan memahamianalisis pertimbanganhakimatasdasar hukumpenjatuhanpada putusanNomor4/Pid.Sus- TPK/2017/PNPbr tentang kasustindakpidanakorupsi anggotaDPRDBengkalisHeru Wahyudi terkait dana hibah,karena putusan inidianggap tidaksesuaidengannilaikepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Penilitian iniadalah penelitian normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan,dengan menganalisis putusan hakim, mengidentifikasi masalahdandianalisa secara kualitatif berdasarkan perundang-undangan.

Berdasarkanhasildaripenelitianini:Pertama,putusanhakimdirasakurang tepat dalampenerapanpasal3Undang–UndangNo.31tahun1999dandirubahNo20

Tahun2001tentang PemberantasanTindakPidanaKorupsisebagaidasarhukum dalammenyelesaikanperkaratersebut,  yangmanaseharusnyapasal2Undang– Undang No.31tahun 1999dandirubahNo 20Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiatasdasar tindakandanperbuatan terdakwa. Kedua, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nilai Kemanfaatan, Kepastian dan Keadilan dalam menjatuhkanputusan,sehingga dalampenegakannyapundinilaihukumanyang diterima terlaluringandan tidaksesuaidengannilaiKemanfaatan,Kepastiandan Keadilan.

Kata Kunci:TindakPidana,Korupsi