MAULIDA, MUSTIKA DEWI. 2020. PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH KAUM GAY DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Program Magister Ilmu Hukum,
Program Pascasarjana, Universistas Lambung Mangkurat, Dosen
Pembimbing Utama: Dr. F.A Abby, S.H., M.H. Pembimbing
Pendamping : Dr. H. Helmi, S.H., M.H. 109 Halaman.
ABSTRAK
Kata Kunci: Penyimpangan Kaum Gay, Kebijakan Hukum Pidana
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji penyimpangan seksual oleh kaum gay dapat
tidaknya dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengkaji kebijakan formulasi
hukum pidana dalam menanggulangi penyimpangan seksual oleh kaum gay.
Tesis ini menggunakan metode penelitian normative dengan mengumpulkan dan
menganalisis bahan-bahan hukum yang behubungan dengan permasalahan yang
diteliti.Bahan yang dipergunakan terdri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekundr, dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian yang didapat adalah Sejauh ini perilaku menyimpang kaum gay
didalam KUHP hanya diatur pada pasal 292 KUHP tentang pencabulan terhadap
anak dibawah umur dengan jenis kelamin yang sama, Untuk beberapa kasus
seperti pesta homoseksual yang terjadi, biasanya hanya dijerat dengan Undangundang
nomor 44 tentang Pornografi. tidak ada ketegasan melarang kaum gay
yang dilakukan antar orang dewasa, namun perilaku menyimpang mereka
dianggap sangat bertentangan dari segi moral dan agama. Penanggulangan kaum
gay dalam hukum pidana memang belum diatur secara jelas dan tegas, membuat
masyarakat bingung dalam menyikapi perbuatan mereka yang dianggap cukup
meresahkan di masyarakat. Kaum gay juga menuntut keadilan agar mendapatkan
hak yang sama dengan pasangan heteroseksual lainnya, agar dilegalkannya
pernikahan sesama jenis di Indonesia, hal ini tentunya bertentangan dengan
Undang-Undang Perkawinan dan norma-norma yang ada di masyarakat.
Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi kaum gay dengan
membuat atau mengkonstruksi suatu peraturan yang baik dan menjadi upaya
menanggulangi perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila serta nilai-nilai
moral masyarakat tersebut, kekosongan hukum ini harus segera diambil
ketegasannya.