Penelitian ini dilatarbelakangi dikarenakan pengembangan kapasitas (capacity building) aparatur negara adalah salah satu isu strategis dalam pelaksananaan pemerintahan dan pembangunan, pembahasan tentang pengembangan kapasitas Aparatur Negara menjadi sangat strategis dan sangat relevan dewasa ini, mengingat potret aparatur Negara/Pegawai negeri sipil (PNS) dewasa ini menunjukkan gambaran yang belum bagus, saat ini aparatur negara digambarkan mempunyai tingkat professional yang rendah, kemampuan yang belum optimal. Upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur ini masih belum dapat dikelola dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin didapatkan adalah untuk mengetahui mengenai kapasitas dan proses pengembangan kapasitas (capacity building)sumber daya aparatur pemerintah di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan tipe penelitian metode analisis kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan kapasitas (capacity building) sumber daya aparatur pemerintah di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator yang digunakan untuk memperoleh data, yaitu; Diklat, Built in Training (pelatihan melekat) dan penugasan. Dari hasil ini diketahui bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu; aturan yang ada, teknologi kepemimpinan, ketersediaan dana dan sarana serta prasarana dari pengembangan kapasitas aparatur pemerintah. Dan untuk faktor yang menghambat terletak pada aturan yan ada dan masalah teknologi. Untuk mengembangkan pengembangan kapasitas (capacity building) sumber daya aparatur pemerintah di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat disarankan untuk terus ditingkatkan, selain itu pelatihan untuk menguasai sistem komputerisasi juga diperbanyak dikarenakan sudah memasuki era digital dan terakhir perlunya perbaikan ataupun tambahan peraturan dan perundang-undangan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Kata kunci : pengembangan kapasitas, aparatur pemerintah