FITRIYANIE.2021.“Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Sebagai Anggota Organisasi Kemasyarakatan Yang Ideologinya Bertentangan Dengan Pancasila”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.  Pembimbing Utama : Dr. MOHAMMAD EFFENDY, SH,M.Hum dan Pembimbing Pendamping : MIRZA SATRIA BUANA,S.H,M.H,Ph.D.100 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, Organisasi Kemasyarakatan, Ideologi, Pancasila

Tujuan Penelitian tesis yang berjudul Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat sebagai Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang Ideologinya Bertentangan Dengan Pancasila adalah untuk mengkaji kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Sebagai Anggota Organisasi Masyarakat yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan untuk menganalisis apa upaya hukum yang bisa digunakan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan hukuman disiplin karena keterlibatannya sebagai Anggota Organisasi Masyarakat yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil dan Organisasi Kemasyarakatan

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Pegawai Negeri Sipil yang kewajibannya untuk setia dan taat kepada Pancasila telah dilanggar dikarenakan keikutsertaannya sebagai anggota Organisasi yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Pegawai Negeri Sipil yang terlibat sebagai anggota Organisasi Masyarakat dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin mulai dari sanksi moral hingga pemberhentian yang menyebabkan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dicabut. Upaya hukum yang dapat digunakan oleh seorang pegawai Negeri sipil yang terlibat sebagai anggota organisasi kemasyarakatan yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila yang telah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat apabila tidak puas dengan keputusan yang telah dijatuhkan kepadanya dapat melakukan upaya administratif yang berupa keberatan atau banding administratif.