Pajak mempunyai kontribusi terbesar dari suatu negara khususnya Indonesia. Hampir 80,00% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan peraturan pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Dusun Timur, kendala/hambatan didalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Dusun Timur, Tindakan apa yang dilakukan pada Wajib Pajak PBB apabila tidak melakukan pembayaran PBB-P2, Upaya Peningkatan Penerimaan  PBB-P2 di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari pendapatan daerah. Metode yang diginakan dalam penelitian ini adalah metode Data kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh bahwa dalam penetapan peraturan Badan Pendapatan Daerah Barito Timur mengikuti peraturan daerah yang berlaku. Adapun faktor penghambat dari pemungutan PBB-P2 yaitu adanya kecurangan dari pemungut yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tetapi tidak menyetorkan hasil pungutan tersebut ke bank secara keseluruhan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pendapatan PBB khususnya Perkotaan dan Pedesaan. Tindakan yang dilakukan oleh BPD dalam memberikan sanksi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah daerah yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang berlaku saat ini. Adapun upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan oleh BPD salah satunya yaitu melakukan penyuluhan/pembinaan secara langsung kepada Wajib Pajak.

Kata Kunci : UPAYA PENERIMAAN PBB-P2 DUSUN TIMUR