ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dalam pelaksanaan didaerah dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan dalam bidang pelayanan publik. 

menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama, mengenai pengaturan kewenangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Maka, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKNN) memiliki peran dalam pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, serta mengarahkan persebaran penduduk dalam lingkungan hidup. Kedua, sinkronisasi pengaturan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah bukanlah urusan absolute tapi urusan konkuren ketentuan ini membuat pemerintah sulit dalam melakukan pengawasan secara hierarkis atau secara vertikel pada tingkat provinsi. 

Kata Kunci: Pengendalian Penduduk,BKKBN,Pemerintah Daerah