Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tujuan pemerintah memberikan izin usaha terlebih dahulu kemudian menyusul penyusunan Amdal untuk mendapatkan Izin Lingkungan dan Implikasi Hukum atas pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terkait dengan penyusunan Amdal dilakukan setelah perolehan izin usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji norma-norma tentang Amdal yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini, dimana peneliti mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespektif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menujukkan, bahwa : Pertama, tujuan pemerintah memberikan izin usaha terlebih dahulu kemudian menyusul penyusunan Amdal untuk mendapatkan Izin Lingkungan adalah untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Tetapi dalam implementasinya menyimpangi dari peraturan-peraturan materiil lingkungan hidup. Kedua, Implikasi hukum atas pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terkait dengan penyusunan Amdal dilakukan setelah perolehan izin usaha yaitu besarnya potensi ketika sudah diberikan izin usaha dengan komitmen, pelaku usaha tidak menyelesaikan Amdalnya. Oleh karena tidak diselesaikannya Amdal maka pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung.

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kewajiban, Amdal.