Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menghendaki pegawai memberikan
kinerja yang maksimal untuk mencapai tujuan Pengelolaan Aset Daerah melalui
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus juga
memberikan pelayanan kepada semua SKPD dan masyarakat lingkup Kabupaten
Hulu Sungai Selatan. Dimana Kinerja di DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ini, masih kurang baik dalam hal pelaksanaan tugas khususnya dalam pengelolaan
aset daerah, meskipun sudah tiga kali meraih Opini BPK-RI “WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian)’. Salah satu masalah utama DPPKAD Hulu Sungai Selatan dalam
pengelolaan aset daerah (municipal asset management) adalah ketidaktertiban
administrasi dalam pengelolaan aset.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja
aparatur dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah pada
Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Metodologinya dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, melalui
metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis Miles
Huberman.
Dihasilkan bahwa kinerja aparatur dalam pengelolaan aset daerah pada Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditentukan dengan adanya
kemampuan bekerjasama, kualitas pekerjaan, kemampuan teknis, inisiatif, semangat
kerja, daya tahan/kehandalan, kuantitas pekerjaan secara optimal yang telah
dijalankan dengan baik. Namun masih ada kendala seperti kurangnyanya personil,
sarana administrasi dan teknologi online.
Untuk itu, peningkatan kinerja perlu didukung penambahan jumlah pegawai,
sarana prasarana untuk teknologi informasi dan pelatihan untuk pegawai internal
DPPKAD maupun SKPD-SKPD terkait dengan pengelolaan aset daerah kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
.
Kata Kunci: Kinerja, Aparatur, Aset Daerah