Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selaru telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang, khususnya dalam pengawasan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Desa Selaru Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan mewancara langsung ketua BPD dan orang-orang yang terkait tentang skripsi ini.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : pertama, mengenai bagaimana mekanisme pengawasan dana desa oleh BPD Desa Selaru, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa adalah salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu di bentuk, yaitu untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, kendala yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa, mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka dengan pihak BPD, BPD hanya dianggap rekan kerja saja ketika dibutuhkan,kurangnya diklat dari pemerintah tentang fungsi dan tugas BPD.

Kata Kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme.