TANGGUNGJAWAB PARTAI POLITIK TERHADAP PENDANAAN

YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA

Rica Wijayanti

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui Pengaturan Pendanaan Partai Politik

yang Bersumber dari Keuangan Negara dan menganalisis Tanggungjawab Partai Politik

Terhadap Pendanaan yang Bersumber dari Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan

penelitian hukum normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundangundangan

(Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Tipe

penelitian ini adalah penelitian mengenai kekaburan hukum terhadap pengaturan tentang

Pendanaan Partai Politik yang Bersumber dari Keuangan Negara dengan sumber bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui

studi kepustakaan (Library Research).

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama,

Pengaturan pendanaan partai politik yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, selanjutnya terkait pelaksanaan bantuan keuangan

partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik. Kedua, Partai politik bertanggungjawab baik secara formal dan

material atas bantuan keuangan yang bersumber dari keuangan negara. Dimana partai

politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan terkait penerimaan dan

pengeluaran yang bersumber dari keuangan negara, hal itu meliputi rekapitulasi realisasi

belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan

keuangan partai politik per kegiatan.

Kata Kunci : Partai Politik, Keuangan Negara.