Undang-Undang Kewarganegaraan pada dasarnya dibentuk untuk
melindungi hak-hak atas kewarganegaraan warga negara, akan tetapi materi muatan
dalam undang-undang ini belum mampu untuk mengakomodir seluruh peristiwa
hukum yang terjadi dilapangan. Karenanya muncul berbagai persoalan salah
satunya bagi warga negara yang bergabung dengan tentara asing diluar negeri
secara ilegal. Dimana kepala keluarga ini membawa keluarganya (istri dan anak)
untuk pergi “hijrah” bergabung dengan ISIS. Kepergian warga negara tersebut
membawa dampak terhadap status hukum mereka. Sedangkan peraturan
perundang-undangan yang mengakomodir persoalan ini belum mampu menjawab
secara jelas dan tegas status hukum mereka.
Untuk menjawab bagaimana sebenarnya status kewarganegaraan
keluaraga dan anak militan ISIS serta bagaimana hak atas kewarganegaraan
mereka, maka penulis melakukan penelitian hukum normatif. Bahan-bahan yang
digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu peraturan
perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, maupun kamus hukum.
Dari hasil penelitian ini maka penulis berpendapat bahwa status
kewarganegaraan istri dan anak militan ISIS serta hak-hak atas
kewarganegaraannya masih tetap dilindungi oleh hak dasar manusia atau hak asasi
manusia. Hak-hak dasar tersebut akan diuraikan lebih lanjut didalam skripsi ini.
Dan untuk melindungi hak-hak warga negara secara lebih tegas maka perlu adanya
perbaikan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berkaitan serta perlu
adanya sinergi yang kuat antar lembaga terkait.
Kata Kunci : Status Kewarganegaraan, ISIS