DIGITAL LIBRARY



JUDUL:REKONSTRUKSI/REKA ULANG SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW
PENGARANG:AKHMAD ZUBAIRY
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2021-04-26


ZUBAIRY, AKHMAD. 2021. “Rekonstruksi/Reka Ulang Sebagai Alat Bukti
Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan
Prinsip Due Process Of Law”. Program Magister Ilmu Hukum, Program
Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama :
Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping :
Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 113 Halaman.
ABSTRAK
Kata Kunci : Rekonstruksi, Alat Bukti, Due Process Of Law.
Tujuan penelitian tesis yang berjudul Rekonstruksi/Reka Ulang Sebagai Alat
Bukti Surat Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Prinsip Due
Process Of Law adalah Untuk menganalisis urgensi rekonstruksi/reka ulang
sebagai alat bukti dalam pembuktian oleh penuntut umum di persidangan. Untuk
menganalisis rekonstruksi/reka ulang sudah mencerminkan prinsip due process of
law. Sedangkan metode penelitian yang digunakan Jenis penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara
mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan
masalah yang akan dibahas.
Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Urgensi
rekonstruksi/reka ulang sebagai alat bukti dalam pembuktian oleh penuntut umum
di persidangan adalah untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim
terhadap peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Penuntut umum berusaha
agar hakim tidak mengalami lagi keragu-raguan dalam memutus perkara dengan
cara merepresentasi peristiwa pidana yang sejatinya telah terjadi sebelum
persidangan melalu mekanismi rekonstruksi/reka ulang. Kedua Rekonstruksi/reka
ulang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law secara umum,
namun belum dapat menampung secara sepenuhnya. Hal ini disebabkan
pengaturan mengenai rekonstruksi masih belum jelas diatur, serta pihak-pihak
mana saja yang dapat mengikuti. Apabila ingin mencerminkan prinsip due process
of law maka konsekwensinya adalah harus pengaturan yang ketat mengenai pihak
dan kejadian yang bagaimana saja yang bisa dilakukan reka ulang.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI