Pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum lembaga negara penunjang sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002,  bahwa lembaga Pemerintah menangani  tindak pidana korupsi belum berfunngsi secara efektif.Dengan permasalahan tersebut memicu revisi Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 menjadi Undang – Undang nomor 19 tahun 2019, melahirkan suatu Dewan Pengawas KPK untuk mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesimpulan dari pennnelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa stigma yang tinggi di tengah masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya yang mengharuskan KPK untuk mendapatkan  izin daripada Dewan  Pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan