Pandemi Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 memutuskan untuk membatalkan keberangkatan Jemaah calon haji  pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 karena pemerintahArab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan faktor penghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori George C. Edward III tentang implementasi kebijakan yang memuat empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang termuat dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 terlaksana cukup baik karena  persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan pemilihan petugas haji sudah dilakukan. Namun, tahap keberangkatan dan tahap pemulangan jemaah calon haji tidak dilaksanakan karena tidak ada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020. Adapun faktor penghambat kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dilihat dari internal adalahsumber daya manusia, fasilitas, dan alat kelengkapan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang kurang memadai. Untuk eksternal yaitu sumber daya jemaah calon haji yang kurang paham teknologi, masih ditutupnya akses penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi, serta karena Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 2020.