Menurut Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, mengenai keputusan Pemerintah guna memutus penyebaran covid-19 pemerintah mengeluarkan Perpu No 21 tahun 2020 tentang PSBB yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang telah memberikan kepastian hukum pilkada 2020 ini dinilai melanggar Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan karena indonesia sedang menghadapi status kedaruratan kesehatan masyarakat atas dampak pandemic covid-19.

Kedua, Berbeda dengan pilkada sebelumnya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 ini menyebabkan munculnya Akibat hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 pada saat pandemi menciptakan hal baru di dalam setiap tahapan–tahapan yang dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah.