KEPASTIAN  HUKUM  TERHADAP  PEMBERHENTIAN DAN SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mutia Maulidah Bakhri

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian hukum skripsi ini adalah Untuk mengetahui pelanggaran hukum yang dilakukan PNS yang bisa menyebabkan PNS itu diberhentikan.Untuk mengetahui dapat atau tidaknya PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat dapat kembali menjadi PNS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang dikumpulkan dari berbagai literatur yang kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan pendekatan undang-undang (stataute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual Approach).

Menurut penelitian hukum skripsi ini menunjukan bahwa: Pertama,Sebagai unsur aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan harus bertindak Jujur dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan yang bersifat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai manadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersihKedua, Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan larangan serta sanksi administrasi yang juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”.

Kata Kunci : PNS