Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui landasan yuridis Komnas Perempuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi perempuan di Indonesia dan juga untuk mengetahui kewenangan Komnas Perempuan dalam Perpres No. 65 Tahun 2005 untuk melindungi hak asasi perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komnas Perempuan, bersifat perskriptif, serta menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dan konseptual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, mengenai kurang efektifnya perlindungan hukum bagi perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan karena landasan yuridis Komnas Perempuan masih dalam bentuk Perpres No. 65 Tahun 2005. Pengaturannya yang setingkat dengan Perpres membuat Komnas Perempuan memiliki kedudukan yang lemah dan tidak dapat diberikan mandat yang lebih luas untuk melindungi kaum perempuan di Indonesia. Kedua, Pasal 4 Perpres No. 65 Tahun 2005 tidak mengatur tentang penanganan pelanggaran hak asasi perempuan yang telah terjadi berupa penyelidikan dan pemeriksaan kasus, meminta keterangan dari para pihak dan bukti-bukti terkait, memanggil para pihak, memeriksa tempat kejadian, serta memberikan pendapatnya dalam proses peradilan. Sehingga Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan dalam menangani kasus secara langsung yang mengakibatkan kurangnya penindaklanjutan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.