Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perbuatan pengambilan paksa jenazah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan juga untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meinventarisir peraturan perundang – undangan yang mengatur perbuatan pengambilan paksa jenazah COVID-19, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat perskriptif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, perbuatan pengambilan paksa jenazah COVID-19 yang dilakukan oleh pihak keluarga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang jelas dilakukan atas dasar kesengajaan dari para pihak keluarga, serta merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum karena bertentangan dengan prosedur protokol kesehatan, yang mana perbuatan tersebut memenuhi dalam unsur – unsur yang ada di dalam Pasal 93 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, pertanggungjawaban pidana perbuatan pengambilan paksa jenazah COVID-19 didasarkan pada adanya kesalahan dari para pihak serta tidak adanya alasan pemaaf dari para pelaku yang membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serta terpenuhinya unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan karena dilakukan secara bersama – sama dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana. Aturan pidana yang dapat diterapkan adalah Pasal 93 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci : Pengambilan Paksa, Jenazah COVID-19, Perspektif Hukum Pidana.