Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menentukan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengemis anak di Kota Banjarmasin yang ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila di Kota Banjarmasin. Dari hasil penelitian ini mengharapkan Pemerintah meningkatkan ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi dan juga memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang undang-undang perlindungan anak sehingga masyarakat paham dan bisa membantu pemerintah untuk melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan, yaitu menelaah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam pelaksanaanya Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya melakukan kegiatan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen berupa pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Banjarmasin. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila sudah membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi maraknya anak jalanan dan eksploitasi anak di kota Banjarmasin. Meskipun kebijakan pemerintah dirasa belum maksimal dan ini yang mengakibatkan hasil yang diperoleh dalam membina anak jalanan masih jauh dari harapan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pengemis Anak, Kota Banjarmasin