Diberlakukannya UU No 28 tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadikan pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memilikihak untuk menggali potensi di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui: 1) efektivitaspenerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab Kotim, 2) faktor yang menghambat Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada BadanPengelola Pendapatan Daerah KabupatenKotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakanadalah data primer dan sekunder yang berupa wawancara dengan informan dan dokumen yangterkait. Teknik pengumpulan data  dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Badan Pengelola Pendapatan Daerah belum mencapai tujuan target penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PengelolaPendapatan Daerah kepada wajib pajak  dan masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penerimaan Pajak   Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya  sosialisasi dan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).