Tujuandaripenelitianiniyaituuntukmengetahuibagaimanapengaturankedudukan aparatur sipil negara dalam pelibatan politik praktis pemilihan kepaladaerah dan bagaimana pengaturan agar calon petahana tidak dapat menarik paraasn kedalam keterlibatan politik praktis pemilihan kepala daerah. Penelitian inimerupakanpenelitianhukumnormatif,yaitudenganmendatadanmenelaahkaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa literatur yangberhubungandengan pokok bahasan.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, pengaturan hukumyang mengenai kedudukan ASN di daerah yang melibatkan atau dilibatkan dalampolitik praktis Pilkada hanya terfokus pada ASN tidak pada calon Petahana. ASNyang juga memiliki hak memilih dalam pemilu seperti warga Negara lain, namundisisilaindiberikanlarangandandiberiancamansanksimoraldansanksidisipilin. Kedua, Ketiadan hukum yang mengatur agar calon Petahana tidak dapatmenarik para ASN kedalam keterlibatan politik praktis pemilihan kepala daerah.Maka,sanksi bagi Petahanatidak adaditemukan.