Tujuan penelitian ini untuk melakukan  tinjauan normatif antara Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin  yang relevan sehingga dapat dilakukan analisis apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dapat diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Tapin.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yakni penelitian hukum yang hanya berdasarkan asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin.

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bahan pustaka hukum, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber hukum yang memuat masalah tentang hal yang akan diteliti.Bedasarkan tinjauan Normatif antara kedua peraturan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak sinkronan  antara  Pasal 28 ayat 4, 5 dan 6 Permendagri No 20 tahun  2018 dengan Pasal 14 ayat 2 Perda Kabupaten Tapin No 05 Tahun 2012.

Saran dari penelitian ini Pemerintah Kabupaten Tapin dapat membuat Peraturan Daerah yang baru agar terdapat singkronisasi terhadap pada  Pasal 28 ayat 4, 5 dan 6 Permendagri No 20 tahun  2018.sebagai Peraturan Perundang-Undangan dengan hierarki yang lebih tinggi secara detail.

Kata Kunci : Implikasi,Peraturan Menteri, Kabupaten Tapin