EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

JUDUL	:	EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
PENGARANG	:	OJISYAH PUTRA
PENERBIT	:	UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL	:	2021-07-22

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU

XVII/2019 maka di dalam Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia harus ada

ketentuan yang menegaskan tentang cidera janji (wanprestasi) sebagai syarat

eksekusi jaminan fidusia. Sebelumnya berdasarkan Pasal 15 ayat (3) juncto 29

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila debitor

(Pemberi Fidusia) cidera janji (wanprestasi) maka secara otomatis kreditor

(Penerima Fidusia) mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri (parate executie) baik melalui lelang

atau penjualan di bawah tangan. Hal tersebut karena menurut Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia mempuyai kekuatan

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU

XVII/2019 maka kreditor atau Penerima tidak dapat lagi melakukan eksekusi

sendiri (parate executie) terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

tanpa adanya persetujuan dari debitor (Pemberi Fidusia) untuk menyerahkan

secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia sesuai dengan asas

konsensualitas. Apabila debitor (Pemberi Fidusia) keberatan menyerahkan secara

sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus

dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde

)

Berkas PDF

NO	DOWNLOAD LINK
1	FILE 1

File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI