ABSTRAK

Kata Kunci : Badan UsahaMilik Daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan dalam peneitian ini untuk menganalisis ketentuan prosedur pada perubahan suatu bentukbadan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatandanuntuk menganalisis suatu akibat hukum peralihan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas bank perkreditan rakyat provinsi kalimantan selatan berdasarkan peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor 14 tahun 2017. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan mengunakan tipe penelitan sistematika hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 bahwa secara yuridis masih tetap mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, belum melaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang sudah dikeluarkan dan juga belum melaksanakan perubahan penambahan nama Perseroda di Perseroan Terbatas Bank Perkeditan Rakyat Kalimantan Selatan  di Pasal ayat (14) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diberlakukannya tentang penambahan nama Perseroda tersebut yang juga dimuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017. Kedua: Terjadinya konflik hukum pada peraturan daerah provinsi kalimantan selatan Nomor 14 Tahun 2017 lebih dulu keluar dibanding Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja Sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.