Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang, dan juga untuk mengetahui implikasi dari pemberian sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, mengenai bentuk sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengaturannya sudah diatur secara jelas , namun dirasakan masih kurang tegas dikarenakan bentuk sanksi administratif yang ada hanya terdapat sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.Kedua, agar menetapkan perbaikan peraturan baru yang lebih jelas dan tegas mengenai sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 28 dan 30 yang masih kurang dalam pemberian sanksi administratif terhadap Kepala Desa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan Penerapan sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi tentang sanksi administratif terhadap Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah undang-undang  yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Kepala Desa, Penyalahgunaan Wewenang