Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hukum anak penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan juga untuk meng etahui tanggung jawab negara terhadap anak penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hak anak penyandang disabilitas dalam pendidikan, dan untuk sifat dari penelitian ini yakni preskriptif.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :Pertama, mengenai pemenuhan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan pendidikan, dalam pengaturanya masih dirasakan belum jelas atau kabur. Dalam peraturan PP No.13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas terindikasi kabur hukum khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i yang berbunyi “bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas fisik untuk mendapatkan layanan pendidikan” makna prasa “bentuk lain” tersebut menimbulkan kekaburan norma yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pasal tersebut. Kedua, dalam PP No.13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan PP No.19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, terindikasi disharmoni norma atau bertentangan khususnya mengenai pengaturan tentang pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah inklusi dalam hal ini terjadi perbedaan konsep tentang penyediaan pendidik atau tenaga pendidik baik yang di jelaskan dalamPP No.13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas maupun di dalam PP No.19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Anak Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia.