PENGUATAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI DAERAH

RAMADYA RIZKI AL-FITRIEN

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaturan hak DPD dalam perjanjian rancangan Undang-Undang yang menyangkut otonomi daerah dan pengaturan hak DPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang menyangkut otonomi daerah.

Permasalahan hukum tersebut diteliti dan dibahas melalui jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum itu dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan. Kemudian dilakukan pengolahan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, pengaturan hak DPD dibidang fungsi legislasi menunjukkan adanya pemenuhan secara konstitusional. Meskipun telah ada Putusan MK No.92/PUU-X/2012, karena DPD tidak dilibatkan dalam proses persetujuan Undang-Undang. Kedua, pengaturan hak DPD dibidang fungsi pengawasan terhadap bidang kewenangannya menunjukkan adanya secara konstitusional, karena DPD tidak berhak menindaklanjuti hasil pengawasannya.

Kata Kunci : Penguatan, DPD, Aspirasi Daerah