Ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa dan harta benda. Kebakaran sering menimbulkan kerugian material, berhentinya kegiatan usaha serta ancaman terhadap keselamatan jiwa. Dalam memenuhi dan menjaga keamanan terjadinya kebakaran di Indonesia, diaturlah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di setiap daerah. Pengaturann Retribusi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing Kota terkait tarif, penagihan serta objek yang melaksanakan retribusi. Hal ini adalah kewenangan otonomi masing-masing daerah terhadap kebijakan besaran jumlah tarif.  Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Terciptanya Perda Nomor 23 tahun 2012 yang mengatur tentang bagaiaman mekanisme dan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak terlepas dikarenakan banyak kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banjarmasin  serta kurangnya standart keselamatan suatu bangunanyang pastinya retribusi ini mempunyai banyak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Masalah yang dihadapi oleh Kota Banjarmasin menurut Perda Nomor 23 tahun 2012, bahaya kebakaran merupakan bahaya yang tidak dapat diduga kapan akan datang. Aktifitas-aktifitas penghuni bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab kebakaran. Bangunan perlu dilengkapi alat proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran, dan fasilitas penyelamatan jiwa

Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui Penagihan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 dan untuk mengetahui cara mengajukan keberatan terhadap besaran retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2012 tentang retribusi pemeriksaan alat pemaam kebakaran.

Kata Kunci : Kebakaran, Pemadam Kebakaran, Retribusi daerah