Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, penegakan hukum terus berkembang demi menjunjung tinggi hukum dan keselamatan rakyat. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai inovasi penegakan hukum dalam bidang lalu lintas diakui efektif dan berkembang pesat di Jakarta yang merupakan kota pelopor yang pertama kali menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia, berbanding terbalik dengan perkembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Banjarmasin pada tahun 2019-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mekanisme pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Banjarmasin tahun 2019-2020 serta analisis yang menjadi hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris atau studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan Kepala Seksi Pelanggaran Lalu Lintas Polisi Daerah Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini bahwa: 1) penerapan mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) memiliki perbedaan dan kelemahan dibandingkan kota lain yang sudah menerapkan terlebih dahulu. 2) Yang menjadi hambatan perkembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Banjarmasin meliputi keterbatasan biaya, kurangnya sarana prasarana, sistem penegakan hukum yang belum terintegrasi secara nasional, serta pendataan yang tidak lengkap pada database regident ranmor.