DIGITAL LIBRARY



JUDUL:HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS
PENGARANG:PUJO SRIWANTO
PENERBIT:UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TANGGAL:2021-08-07


 

 

 

ABSTRAK

 

Kata Kunci     :    Hubungan Hukum, Kewenangan, Tindakan Medis.

 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai jenis atau karakteristik hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan perawat  dari adanya suatu pelimpahan kewenangan tindakan medik yang dilakukan secara tertulis dan untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang timbul bagi dokter dan perawat dari adanya pelimpahan kewenangan tindakan medik yang telah dilakukan tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan  Perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

 

 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan perawat didalam pelayanan Kesehatan secara umum adalah adalah merupakan hubungan hukum yang bersifat administrasi antar organ atau badan/pejabat tata usaha negara didalam menjalankan fungsi pemerintahan  dalam layanan publik dibidang kesehatan, sedangkan secara private adalah merupakan hubungan hukum keperdataan antara seorang dokter dan perawat yang lahir dari adanya suatu perjanjian dalam bentuk pelimpahan kewenangan tindakan medis yang dilakukan secara tertulis. Karakteristik hubungan hukum perdata yang terjadi tergantung dari bentuk pelimpahan tindakan medis yang dilakukan,apakah secara delegatif atau mandat. Karakteristik hubungan hukum dari pelimpahan kewenangan tindakan medis secara delegatif terdapat karakter hubungan   hukum   yang   bersegi   satu   (eenzijdige rechtsbetrekkingen) yang bersifat sepihak (timpang) dan dilakukan oleh subyek hukum yang sederajat (nebeneinander). Karakteristik hubungan hukum pelimpahan kewenangan tindakan medis secara mandat masuk kedalam hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige   rechtsbetrekkingen).Dan dilihat dari sifatnya adalah hubungan hukum timbal balik tetapi dalam kedudukan subyek hukum yang sederajat. Kedua,tanggung jawab hukum dari pelimpahan kewenangan tindakan medis dalam bentuk delegatif menjadi tanggung jawab perawat sebagai penerima pelimpahan,sedangkan pelimpahan kewenangan medis dalam bentuk mandat menjadi tanggung jawab dokter sebagai pemberi pelimpahan sepanjang perawat dalam melaksanakan pelimpahan sesuai dengan jenis tindakan yang dilimpahkan dan berdasarkan standar prosedur yang telah ditetapkan.

 

 

 

 

 

ABSTRACT

 

 

 

Keywords: Legal Relations, Authority, Medical Action.

 

 

 

The purpose of this thesis research is to examine and analyze in-depth the types or characteristics of the legal relationship that occurs between doctors and nurses from the delegation of authority for medical actions that are carried out in writing and to analyze the legal responsibilities that arise for doctors and nurses from the delegation of the authority of the medical action that has been carried out. The type of research used in this legal research is prescriptive normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

 

 

From the results of the research conducted, it can be concluded that: First, The legal relationship that occurs between doctors and nurses in health services, in general, is a legal relationship that is administrative between organs or state administrative bodies/officials in carrying out government functions in public services in the health sector, while privately is a civil legal relationship between doctors and nurses born from the existence of an agreement in the form of delegation of authority for medical actions carried out in writing. Characteristics of civil law relationships that occur depend on the form of delegation of medical actions taken, whether delegative or mandated. Characteristics of the legal relationship from the delegation of authority for medical action in a delegative manner there is the character of a one-sided legal relationship (eenzijdige rechtsbetrekkingen) which is one-sided (lame) and carried out by equal legal subjects (nebeneinander). Characteristics of the legal relationship of delegation of authority for medical action by mandate into a two-sided legal relationship (tweezijdige rechtsbetrekkingen).And judging from its nature, it is a reciprocal legal relationship but in the position of equal legal subjects. becomes the responsibility of the nurse as the recipient of the delegation, while the delegation of medical authority in the form of a mandate is the responsibility of the doctor as the giver of the delegation as long as the nurse carries out the delegation under the type of action delegated and based on the standard procedures that have been established.

Berkas PDF
NODOWNLOAD LINK
1FILE 1



File secara keseluruhan dapat di unduh DISINI