Kata Kunci : DPRD, Anggota Dewan Perempuan, Kesetaraan Gender
Pada pemilu legislatif tahun 2014 di Banjarmasin ada 239 orang calon
legislatif perempuan yang ikut serta, dan 8 orang diantaranya berhasil terpilih
sebagai anggota legislatif. Dengan terpilihnya 8 orang perempuan sebagai
anggota legislatif di DPRD Kota Banjarmasin hal ini menunjukkan bahwa
adanya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan anggota dewan perempuan
dalam pembuatan perda kabupaten / Kota, mengatur anggaran daerah, dan
pengawasan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Serta untuk
mengetahui pandangan anggota dewan laki-laki terhadap keberadaan dan
kinerja anggota dewan perempuan di DPRD Kota Banjarmasin.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik
penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis hasil penelitian yang dipakai adalah reduksi data,
penyajian data dan menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunujukkan bahwa anggota dewan perempuan
mampu melaksanakan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan. Pada fungsi legislasi anggota dewan
perempuan berperan langsung dalam pembentukan Perda Nomor 6 Tahun
2015, hal itu mereka tunjukkan dengan terlibat langsung dalam pansus untuk
membuat rancangan-rancangan perda yang kemudian disahkan menjadi
Perda. Salah satunya Ibu Sri Nunaningsih, SE selaku ketua pansus ketika
pembuatan perda tersebut, beliau mengajukan rancangan-rancangan daerah
untuk kepentingan perempuan sehingga terciptanya Perda Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Pada
fungsi anggaran, peneliti menemukan bahwa anggota dewan perempuan
selalu berusaha menyuarakan pendapat mereka untuk mengutamakan dan
memenuhi kepentingan perempuan di masyarakat dalam penetapan anggaran
daerah. Selain itu, anggota dewan perempuan di DPRD telah mengutamakan
program-program terkait kepentingan perempuan ke dalam agenda kerja
mereka, misalnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai pendidikan,
vii
kesehatan ibu dan anak. Sedangkan pada fungsi pengawasan, anggota dewan
perempuan telah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja suatu institusi
atau lembaga apakah telah sesuai dengan peraturan daerah yang sudah
berjalan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah
yang telah diberikan kepada institusi tertentu. Dalam menjalankan fungsi
pengawasan tersebut, anggota dewan perempuan mengakui bahwa mereka
cukup sering melakukan sidak terhadap suatu lembaga atau institusi. Selain
itu, pandangan anggota dewan laki-laki terhadap kedudukan anggota dewan
perempuan dinilai baik. Anggota dewan laki-laki memandang anggota dewan
perempuan lebih rajin dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Selain
itu tidak ada kesenjangan gender yang terjadi di DPRD Kota Banjarmasin.
Peneliti menyarankan agar anggota dewan perempuan lebih aktif lagi
dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kota Banjarmasin
misalnya dengan cara memperkuat peraturan daerah yang mengatur tentang
perempuan, melaksanakan program-program terkait kepentingan perempuan
(sosialisasi dan penyuluhan mengenai pendidikan, kesehatan ibu dan anak,
memberikan sarana untuk menunjang kegiatan perempuan, dll), melindungi
dan mengawasi peraturan daerah yang berjalan apakah telah sesuai atau
belum. Selain itu, anggota dewan laki-laki diharapkan untuk saling
bekerjasama dan mendukung upaya yang dilakukan anggota legislatif
perempuan. Misalnya dengan cara melibatkan dan memberikan kesempatan
kepada pihak perempuan dalam kegiatan masyarakat, dan membagikan
beberapa tanggung jawab sosial kepada mereka. Peneliti juga mengharapkan
pada masyarakat agar pandangan masyarakat yang menganggap seorang
perempuan itu lemah sudah mulai dihapuskan dari sekarang.