IMPLIKASI PENARIKAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN          PENAMBANGAN BATU BARA DARI PEMERINTAH

DAERAH KE PEMERINTAH PUSAT

Eka Yuliana

ABSTRAK

Merambaknya isu hukum perihal banyaknya izin pelaku usaha yang dulu diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bermasalah karena adanya peralihan kewenangan penerbitan izin yang oleh undang-undang sebelumnya kewenangan dilimpahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kemudian kewenangan itu ditarik oleh pengaturan undang-undang tentang mineral dan batu bara terbaru dengan menetapkan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang berwenang sepenuhnya. Penulisan dengan judul “Implikasi penarikan kewenangan penerbitan izin penambangan batu bara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penerbitan izin pertambangan batu bara dan mengkaji implikasi yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehubungan dengan isu hukumnya yakni pengaturan hukum tentang peralihan kewenangan pemberian izin IUP OP.

Hasil penelitian ini pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, melimpahkan kewenangan penerbitan izin ke pemerintah pusat otomatis keberadaan Dinas Pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota sudah dihapuskan. kedua Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN sah atau tidak merupakan wewenang tiga pihak yakni badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atasan pejabat yang menerbitkan KTUN dan PTUN. Apabila ada perizinan termasuk perizinan pertambangan yang diduga tidak sah, maka hanya tiga pihak tersebut yang berwenang menyatakan tidak sah atau batal Selain ketiga pihak tersebut tidak berhak menyatakan suatu ijin tidak sah atau “bodong”

Kata kunci : Implikasi, Penarikan dan Pelimpahan, Kewenangan.