ALFARABI, ARMA SINA. 2021 “Pengaturan Sanksi Administratif Protokol Kesehatan Melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati” Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing II : Dr. Hj. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. 116 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Protokol Kesehatan, Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati

Tujuan penulisan hukum ini adalah membahas masalah pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dan eksistensi pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian hukum ini, merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pengaturan sanksi administratif protokol kesehatan melalui Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati sebenarnya memiliki kelemahan, karena Peraturan tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya menurut ketentuan Pasal 7 UU Pembentukan Perundang-Undangan. Kedua, eksistensi sanksi administratif prokes yang telah berjalan selama pandemi ini sebenarnya sejauh ini kurang efektif, hendaknya lebih tegas lagi aturan serta sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat yang melanggar agar tujuan mencegah pelanggaran protokol covid-19 yang berpotensi efektif karena keseriusan peraturan tersebut untuk diterapkan dan dalam menindak.