Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan aplikasi Goins di Indonesia sehingga menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi tersebut, dan juga untuk mengetahui cara menyelesaikan permasalahan jika terjadi kerugian bagi masyarakat yang mengikuti aplikasi Goins. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian  kepustakaan dengan cara menganalisis suatu isu hukum yang bersumber dari tiga bahan hukum penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini bahwa: Pertama, aplikasi Goins merupakan sebuah aplikasi investasi bodong yang berkedok MLM (Multi Level Marketing). Perusahaan MLM biasanya melakukan perjanjian sepihak, bukan berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan MLM dan para investornya. Sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan jaminan kepastian hukum. Aplikasi Goins menggunakan skema ponzi yang erat kaitannya dengan skema piramida. Skema piramida diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penghimpunan dana atau kegiatan usaha yang menggunakan skema ponzi atau skema piramida memungkinkan terjadinya kerugian misalnya, uang hilang begitu saja. Karena skema ponzi atau skema piramida membutuhkan member baru untuk membayar member lama.  Kedua, masyarakat yang dirugikan harusnya dapat menuntut ganti rugi. Namun, karena terdapat syarat objektif dari perjanjian yang tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut batal demi hukum. Sejauh ini perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan hanya sebatas menutup halaman website. Sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat belum terealisasikan. Maka dari itu, perlu ada peraturan yang jelas mengenai aplikasi Goins atau sejenisnya. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Aplikasi Goins