KEADILAN DALAM KADALUARSA PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KE PENUNTUT UMUM

ABSTRAK

Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini untuk mengetahui kapan penyidikan di anggap kadaluarsa  dan mengetahui dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanSPDP ke penuntut umum, penyidikan dianggap kadaluarsa

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum Normatif yakni penelitian hukum yang hanya berdasarkan asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bahan  pustaka hukum, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama Penanganan Kasus Kadaluarsa Yang Baru Dikeluarkan SPDP  Sebagaimana pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan tersebut akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun, Namun dalam praktiknya, adanya pemalsuan surat diketahui setelah beberapa waktu sejak surat palsu tersebut dibuat atau digunakan. Maka, kapan daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat mulai dihitung pada Pasal 79 KUHP menjelaskan Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Kedua, Keterlambatan Penyerahan Spdp dapat dikatakan kadaluarsa Dalam KUHAP memang tidak diatur konsekuensi terkait ketidak tepatannya pengiriman SPDP dari penyidik kepada penuntut umum, sehingga penyidik seringkali memanfaatkan norma yang terkandung dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu sebab akibat dari norma yang terkandung dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP berupa: “Apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan dianggap batal demi hukum

Kata Kunci : Kadaluarsa, SPDP, Penuntut Umum